PARIWISATA DAN BIROKRASI

Pariwisata merupakan sistem pengembangan industri makro dan merupakan usaha multi sektor. Semua sektor riil yang dimiliki masyarakat dapat dikerahkan sebagai pendorong perekonomian negara maupun daerah yang memiliki potensi kepariwisataan.
Produk pariwisata merupakan produk komposit dari berbagai rangkaian usaha, baik jasa transportasi, akomodasi, makan dan minum, jasa hiburan, serta fasilitas dan layanan lainnya.

Sehingga dapat disimpulkan fihak swasta memegang peranan sangat penting pada kegiatan kepariwisataan, sedangkan pemerintah (birokrasi) berperan sebagai fasilitator guna mendukung kelancaran kegiatan kepariwisataan.

Sebagai fasilitator diharapkan pemerintah memiliki visi dan misi yang jelas, pola fikir dan pemahaman yang tajam tentang dunia kepariwisataan. Namun melihat perkembangan pemerintahan di beberapa wilayah di indonesia tidak jarang kita menemukan anamoli dari harapan tersebut diatas.

1. Enterprenuership, sehingga mendorong menciptakan inovasi dan kreatifitas dalam pengembangan kepariwisataan
2. Performance, pemerintah atau bagian yang mengurusi kepariwisataan harus mampu memiliki tampilan yang menari, bukan saja institusinya tetapi juga orang yang menjadi pemimpinnya.
3. Leadership, memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi sehingga mampu mempegaruhi orang-orang yang dipimpinnya, para pelaku usaha jasa baik pihak swasta maupun masyarakat yang ada disekitar obyek wisata
4. Adaptasi, mampu beradaptasi dengan lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya, mampu menjadi soerang bisnismen, menjadi seorang manajer dan bahkan mampu menjadi seorang "pemimpin preman" pada saat dibutuhkan (misalnya ada konflik disekitar obyek wisata)

Pariwisata diakui memang banyak memiliki kendala dan tantangan dalam pengembangannya, tetapi pemerintah mau tidak mau harus sudah memikirkan bagaimana melakukan upaya-upaya terobosan agar pariwisata dapat diwujudkan sebagai lokomatif pembangunan dan perekonomian.